Minggu, 17 Maret 2013

Posted by Unknown | File under :

Ada yang punya pengalaman kena TILANG (Tindak Langsung) karena telat bayar pajak kendaraan bermotor gak?
masih simpang siur ya, jangan sampai kita di bohongin sama polisi. Dari berbagai sumber yg saya baca, polisi tidak berhak menilang apalagi pakai acara nahan motor kita…, polisi tuh cuma wajib menegur kita untuk segera bayar pajak.

 
Kalau ada oknum polisi tetep ngotot nilang anda, minta tunjukkin peraturannya? pasal berapa? suruh menunjukkan! kalau nggak bisa jangan mau!. Soalnya telat bayar pajak itu sudah ada sanksi tersendiri yaitu denda, dan itu urusan dinas pendapatan daerah (dispenda) bukan urusan polisi.
Ini kutipan dari web: Kontan, Menurut apa yang tertulis dalam Undang-Undang Lalulintas No.14 Tahun 1992 itu, polisi hanya boleh menilang pelanggaran yang bersangkutan dengan kelengkapan kendaraan. “Misalnya, lengkap surat-menyuratnya (SIM dan STNK), ada lampunya, lalu lampu sein menyala, dan seterusnya,” tutur Iwan.
Berdasarkan aturan itu juga, polisi cuma berhak mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di jalanan.

Eh, ini urusan Dispenda 
Setelah Undang-undang itu dilaksanakan, ada instruksi bersama antara Menhankam, Mendagri, dan Menkeu tentang Sistem Administrasi Negara di Bawah Satu Atap. Kesepakatan inilah yang berkaitan dengan pajak kendaraan. Kesepakatan yang terjadi pada tahun 1990 itu masih berlaku sampai sekarang. “Jadi, polisi secara resmi terlibat, tapi dengan semangat mengamankan pendapatan Negara,” ujar Iwan lagi.
Meski begitu, selama menyangkut pajak kendaraan, polisi hanya berwenang menghentikan kendaraan dan menanyakan status pajak. Jika ternyata memang belum membayar pajak, polisi hanya boleh mencatat surat kendaraan. “Data tersebut diserahkan kepada Dispenda setempat,” kata Rahmat Ahyar, Wakil Kepala Dispenda DKI Jakarta.
Bisakah polisi menilang gara-gara soal pajak ini? “Kalau mengikuti undang-undang sebenarnya tidak bisa. Soal pajak itu urusannya Dispenda,” kata Iwan. Berkaitan dengan soal pajak ini, polisi tidak bisa menyita STNK atau SIM, apalagi hingga menahan mobil atau motor yang dimaksud.
Hal ini dibenarkan oleh Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Djoko Susilo. “Masalah pajak bukan urusan polisi, tapi Dispenda. Kalau masalah pajak polisi enggak berhak menilang,” kata Djoko.
Bahkan, seandainya pembayar pajak yang telat ini pas kena razia di jalanan umum, polisi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. “Kalau semua surat lengkap dan gak ada masalah, ya, enggak bisa ditilang,” ucapnya. Jika si polisi tetap mengambil tindakan menilang, Djoko menyarankan agar si pengendara mengajukan komplain secara resmi. Pengendara bisa mencatat nama polisi yang tertera di seragam dan melaporkan kepada yang berwenang.

Nah,,, ane juga punya tips kenakalan oknum polisi dalam “menilang” pengendara yang tidak mempunyai kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan.
Mengenai surat tilang:
Saat menilang, polisi memiliki dua kertas: biru dan merah. Warna biru artinya pengendara mengakui kesalahan, sedangkan merah berarti pengendara tidak mengakui kesalahan Konsekuensinya pun berbeda. “Kalau yang merah untuk pengadilan. Yang biru untuk ke bank,” kata Djoko Susilo, Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya.
Kalau Anda memilih warna biru, proses yang akan dilalui mudah. Yakni, datang ke bank dan membayar denda sesuai ketentuan. “Ada daftar jenis pelanggaran dan dendanya,” 
 

Dengan bukti pembayaran dari bank, Anda bisa mengambil surat yang disita polisi. Alhasil, Anda pun bisa mengirit waktu.
Sementara, kalau berkas merah yang dipilih, Agan harus datang ke pengadilan. Hanya saja, di pengadilan, Anda boleh membayar di bawah ketentuan denda jika sedang bokek. “Kalau lewat pengadilan bisa kurang” ada yg bisa menambahkan??
semoga info ini bermanfaat.


sumberiniunic.blogspot.com

http://www.kaskus.co.id/thread/511c159505346abc25000005/pajak-motor-kamu-mati-polisi-gak-berhak-nilang-kok-ini-jawabannya/


sumber:

0 komentar:

Posting Komentar